AD / ART FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan kemerdekaan itu sendiri di capai melalui pengabdian, pengorbanan dan perjuangan para pemimpin/pahlawan bangsa.
Bahwa kemerdekaan ini harus dipertahankan dibina serta diisi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 agar cita-cita bangsa Indonesia dapat segera diwujudkan.
Bahwa organisasi Perguruan Karate-Do di Indonesia dengan penuh kesadaran, iktikad baik serta semangat persatuan dan kesatuan dalam satu wadah yang tunggal dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya, ilmu bela diri karate-do pada khususnya.
Maka untuk maksud tersebut di atas demi menjamin kelangsungan hidup wadah tersebut disusunlah Anggaran dasar yang berbunyi sebagai berikut:
1.1. Organisasi ini bernama Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia yang dalam Anggaran Dasar ini disebut FORKI.
1.2. FORKI adalah perobahan nama dari PORKI singkatan dari Persatuan Olahraga Karate Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Maret 1964 di Jakarta.
1.3. Pergantian nama PORKI menjadi FORKI adalah hasil keputusan kongres IV PORKI yang juga merupakan kongres I FORKI pada tanggal 30 Nopember 1972 di Jakarta.
FORKI adalah organisasi karate yang bersifat nasional dan berkedudukan di Ibu Kota negara Republik Indonesia.
 FORKI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan/tak terbatas.
FORKI adalah satu-satunya organisasi olahraga karate-do tingkat nasional yang mengkoordinasikan dan membina organisasi perguruan karate-do yang menjadi anggota FORKI.
5.1. FORKI berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
5.2. FORKI berdasarkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan.
5.3. FORKI bersifat amatir.
FORKI bertujuan:

6.1. Mengembangkan karate-do sebagai olahraga seni beladiri untuk memupuk kepribadian yang luhur, dan terbuka bagi setiap warga negara Indonesia, melalui organisasi perguruan karate-do anggota FORKI.
6.2. Melalui olahraga karate-do, berupaya mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara, menciptakan manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmani, untuk mengsukseskan pembangunan nasional pada umumnya dan ketahanan nasional pada khususnya.
6.3. Membina persatuan dan pemperkokoh persatuan dan kesatuan antar organisasi perguruan karate-do anggota FORKI.
Untuk mencapai tujuan di atas, maka diadakan usaha:
a. Kedalam:
7.1 Bersama-sama dengan perguruan karate anggota FORKI mengembangkan olahraga karate-do secara ilmiah.
7.2 Menciptakan kader-kader pemimpin organisasi guna disiapkan untuk memimpin kelangsungan organisasi FORKI dimasa datang.
7.3. Untuk maksud tersebut Pengurus FORKI berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya.
b. Keluar:
7.4. Mengadakan hubungan kerja sama khususnya dengan organisasi-organisasi beladiri lainnya atas dasar saling mnghormati.
7.5. Mengadakan hubungan kerja sama dengan organisasi-organisasi federasi olahraga karate-do di luar negeri.
7.6. Mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam tingkat nasional maupun internasional yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga karate-do.
Lambang FORKI:
8.1. Lambang FORKI berbentuk segi lima dengan garis atas rata, dan bagian bawah membentuk suatu sudut.
8.2. Warna lambang FORKI, dasar kuning dengan kombinasi hitam di atas, dan tulisan FORKI berwarna putih, gambar huruf K berwarna hitam, dan warna merah pada tujuh buah lingkaran yang terletak di bawah gambar huruf K.
8.3. Pengertian mengenai bentuk dan warna gambar yang terdapat dalam lambang FORKI selanjutnya akan dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga.
Bendera FORKI:
9.1. Bendera FORKI berwarna dasar putih, dan bergambar lambang FORKI di tengah.
9.2. Bentuk dan ukuran bendera FORKI dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga
Lagu Wajib FORKI:
10.1. Lagu wajib FORKI adalah MARS FORKI.
10.2. Penjelasan lagu Mars FORKI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
11.1. Anggota FORKI adalah organisasi perguruan karate-do yang berkedudukan di Indonesia. 11.2. Organisasi-organisasi perguruan karate-do anggota FORKI, syarat keanggotaannya serta hak dan kewajibannya dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
12.1. Badan Organisasi FORKI terdiri dari:
a. FORKI Pusat.
b. FORKI Daerah.
c. FORKI Cabang.
12.2. Untuk FORKI tingkat Pusat dilengkapi dengan Musyawarah Lembaga Perguruan (MLP).
Susunan badan kekuasaan organisasi FORKI adalah sebagai berikut:
a. Kongres.
b. Pengurus Besar disingkat PB.
c. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA.
d. Pengurus Daerah disingkat PENGDA.
e. Pengurus Cabang disingkat PENGCAB.
Wilayah Kerja organisasi FORKI sebagai berikut:
14.1. FORKI Pusat adalah seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
14.2. FORKI Daerah adalah seluruh wilayah hukum dari Propinsi/Daerah Istimewa bersangkutan.
14.3. FORKI Cabang adalah seluruh wilayah hukum dari Kabupaten, Kota Madya dan Kota Administratif bersangkutan.
Kepengurusan FORKI tingkat Pusat (PB):
15.1. Pengurus Besar FORKI merupakan pimpinan eksekutif FORKI tingkat pusat yang dibentuk dan disusun oleh kongres atau formatur yang dibentuk oleh kongres dan bertanggung jawab pada kongres.
15.2. Masa bakti Pengurus Besar FORKI adalah empat tahun yang masanya dihitung pada saat terpilih dalam kongres (saat terpilih) dan berakhir saat kongres empat tahun kemudian ditutup. 15.3. Ketua Umum PB. FORKI dipilih langsung dalam kongres dan sekaligus menjadi ketua tim formatur menyusun komposisi Pengurus Besar.
15.4. Dalam menyusun kepengurusan PB. FORKI, Ketua Umum terpilih dibantu oleh empat orang anggota formatur yang terdiri dari dua orang wakil perguruan dan dua orang perwakilan Pengda FORKI yang dipilih dari dan oleh peserta kongres.
15.5. Jabatan Ketua Umum PB. FORKI hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut sedangkan untuk anggota pengurus lainnya dalam rangka kaderisasi, kepengurusan tersebut terdiri dari 40% (empat puluh persen) mantan pengurus dan 60% (enam puluh persen) wajah baru.
15.6. Pengurus Besar FORKI maksimal terdiri dari:
a. Seorang Ketua Umum dan seorang Wakil/Ketua Harian.
b. Seorang Sekretaris Umum dan seorang wakil.
c. Seorang Bendahara Umum dan seorang wakil.
d. Dan beberapa orang ketua dan wakil ketua bidang yang membidangi:
d.1. Organisasi dan Daerah.
d.2. Pembinaan dan Prestasi.
d.3. Dana Prasarana dan sarana.
d.4. Luar Negeri.
d.5. Penelitian dan Pengembangan.
15.7. Ketua Umum, Ketua Dewan Guru Perguruan dan Ketua Umum Pengda FORKI jika terpilih menjadi Ketua Umum PB. FORKI harus meletakkan jabatannya di perguruan dan atau daerah.
Pengurus FORKI tingkat Daerah (Pengda):
16.1 Pengurus Daerah FORKI dibentuk dan disusun oleh Musyawarah FORKI daerah (MUSDA) atau formatur yang dibentuk oleh MUSDA dan bertanggung jawab pada MUSDA FORKI.
16.2 Masa bakti Pengurus Daerah FORKI adalah empat tahun yaitu masa dihitung sejak MUSDA memilih dan membentuknya sampai ditutupnya MUSDA empat tahun kemudian.
16.3 Ketua Umum Pengurus Daerah FORKI dipilih langsung dalam MUSDA dan sekaligus menjadi ketua tim formatur untuk membentuk kepengurusan Pengda FORKI.
16.4 Dalam penyusunan kepengurusan Pengda FORKI ketua Umum Pengda FORKI dibantu oleh empat orang anggota formatur yang dipilih dari dan oleh peserta MUSDA dan ditetapkan dalam MUSDA.
16.5 Ketua Umum Perguruan dan Ketua Pencab FORKI jika terpilih menjadi Ketua Pengda FORKI maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya di perguruan dan FORKI Cabang.
16.6 Struktur Pengurus Daerah FORKI disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan atau dapat mengacu pada komposisi kepengurusan PB. FORKI.
Pengurus FORKI Cabang (Pengcab):
17.1. Pengurus Cabang FORKI dibentuk oleh Musyawarah Cabang (MUSCAB) atau formatur yang dibentuk oleh MUSCAB dan bertanggung jawab pada MUSCAB FORKI.
17.2. Masa bakti Pengurus Cabang FORKI empat tahun yang dihitung sejak Musyawarah Cabang memilih dan membentuknya sampai ditutupnya MUSCAB empat tahun kemudian.
17.3. Ketua Umum pengurus FORKI Cabang dipilih langsung dalam MUSCAB, sekaligus menjadi ketua tim formatur dalam penyusunan komposisi kepengurusan FORKI Cabang.
17.4. Ketua Umum Pengcab FORKI dalam pembentukan kepengurusan FORKI Cabang dibantu empat orang anggota formatur yang diangkat dari dan oleh peserta MUSCAB dan ditetapkan dalam MUSCAB.
17.5. Ketua Pengcab Perguruan jika terpilih menjadi Ketua Pengcab FORKI maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya diperguruan.
17.6. Struktur Pengurus Cabang FORKI disesuaikan dengan kebutuhan Cabang atau dapat mengacu pada susunan Pengurus Daerah.
18.1. Setiap perguruan karate anggota FORKI boleh berafiliasi dengan perguruan/club karate yang berada di luar negeri, khususnya dalam bidang teknik perkaratean.
18.2. Setiap Perguruan karate anggota FORKI, Pengda/Cabang FORKI yang akan mengikuti pertandingan/pelatihan atau kegiatan perkaratean di luar negeri atau mendatangkan pelatih/instruktur karate ketanah air harus melapor/dilaporkan pada PB. FORKI.
19.1. Sumber dana/keuangan FORKI diperoleh dari:
a. Uang iuran anggota.
b. Bantuan KONI Pusat/Daerah. c. Bantuan Pemerintah.
d. Donatur/sumbangan sukarela yang tidak mengikat.
19.2 Keuangan FORKI wajib diaudit/diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan internal atau auditor yang ditunjuk oleh FORKI.
19.3 Laporan pertanggung jawaban keuangan FORKI harus mendapatkan pengesahan dari Badan pengawas Keuangan FORKI atau akuntan publik.
19.4 Tata cara penggunaan keuangan FORKI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
20.1. Di dalam organisasi FORKI dikenal adanya Kongres dan Musyawarah yaitu:
a. Musyawarah Nasional FORKI dikenal dan disebut Kongres dan dilaksanakan di tingkat Nasional.
b. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA dilaksanakan di daerah Propinsi.
c. Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB dilaksanakan di daerah kabupaten/Kodya.
20.2 Dalam organisasi FORKI dikenal adanya Rapat Kerja yaitu:
a. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS diselenggarakan ditingkat Nasional/Pusat.
b. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA dilaksanakan di daerah Propinsi.
c. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota.
Kongres:
21.1. Kongres (Musyawarah Nasional) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi FORKI yang diselenggarakan sekali dalam empat tahun.
21.2. Kongres dipimpin olen pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta kongres.
21.3. Kongres bertugas untuk:
a. Menetapkan dan merobah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
b. Menetapkan garis-garis besar Program Kerja PB. FORKI.
c. Memilih dan memberhentikan PB. FORKI.
d. Meminta dan membahas laporan pertanggung jawaban keuangan PB. FORKI.
e. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga karate. 21.4. Tata cara pelaksanaan kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Musyawarah Daerah (MUSDA):
22.1. Musyawarah Daerah (MUSDA) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam FORKI daerah, yang diselenggarakan empat tahun sekali.
22.2. MUSDA dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta MUSDA.
22.3. MUSDA bertugas untuk:
a. Menetapkan garis-garis besar Program Kerja FORKI daerah.
b. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum/Pengurus Daerah FORKI.
c. Meminta dan membahas laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan Pengurus Daerah FORKI.
d. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan perkembangan olahraga karate di daerah.
22.4. Tata cara pelaksanaan MUSDA selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Musyawarah Cabang (MUSCAB):
23.1. Musyawarah Cabang (MUSCAB) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi FORKI tingkat Cabang yang diselenggarakan empat tahun sekali.
23.2. MUSCAB dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta MUSCAB.
23.3. MUSCAB bertugas untuk:
a. Menetapkan garis-garis besar Program Kerja FORKI Cabang.
b. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum/Pengurus Cabang FORKI.
c. Meminta dan membahas laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan Pengurus Cabang FORKI.
d. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan perkembangan olahraga karate (Cabang FORKI).
22.5. Tata cara pelaksanaan MUSCAB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS):
24.1. RAKERNAS FORKI diadakan satu kali dalam empat tahun dan dilaksanakan ditahun kedua setelah kongres FORKI.
24.2. RAKERNAS bertugas:
a. Mengevaluasi kinerja PB. FORKI dua tahun pertama.
b. Menentukan pokok-pokok program kerja tahunan PB. Forki.
c. Memilih dan menetapkan tempat pelaksanaan Kejuaraan nasional.
d. Dalam keadaan khusus RAKERNAS dapat memilih/menetapkan Ketua Umum PB. FORKI pengganti antar waktu.
e. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga karate tingkat nasional.
24.3. Tata cara pelaksanaan RAKERNAS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Rapat Kerja Daerah (RAKERDA):
25.1. RAKERDA FORKI diadakan satu kali dalam empat tahun dan dilaksanakan ditahun kedua setelah MUSDA.
25.2. RAKERDA bertugas:
a. Mengevaluasi kinerja Pengda. FORKI.
b. Menentukan pokok-pokok program tahunan Pengda. Forki.
c. Memilih dan menetapkan tempat pelaksanaan Kejuaraan Daerah yang menjadi kalender kerja Pengda FORKI.
d. Dalam keadaan khusus RAKERDA dapat memilih/menetapkan Ketua Umum Pengda FORKI pengganti antar waktu.
e. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga karate tingkat daerah.
24.3. Tata cara pelaksanaan RAKERDA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB):
26.1. RAKERCAB FORKI diadakan satu kali dalam empat tahun dan dilaksanakan ditahun kedua setelah MUSCAB FORKI.
26.2. RAKERCAB bertugas:
a. Mengevaluasi kinerja Pencab FORKI dua tahun pertama.
b. Memilih dan menetapkan tempat pelaksanaan Kejuaraan karate yang menjadi kalender kerja Pencab FORKI.
c. Dalam keadaan khusus RAKERCAB dapat memilih/menetapkan Ketua Umum Pengcab pengganti antar waktu.
d. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan FORKI Cabang.
26.3. Tata cara pelaksanaan RAKERCAB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
27.1. Dewan Wasit dibentuk oleh MLP dan disyahkan oleh Ketua Umum PB. FORKI.
27.2. Dewan Wasit hanya berkedudukan di Pusat dan sewaktu-waktu dapat ditugaskan ke daerah khususnya bagi daerah yang belum memiliki wasit nasional jika ada permintaan.
27.3. Setiap pertandingan karate dilingkungan FORKI dipimpin oleh wasit dan juri yang mendapat pengakuan dari PB. FORKI melalui Dewan Wasit.
27.4. Pengaturan wasit dan juri nasional FORKI dilakukan oleh Dewan wasit.
27.5. FORKI Daerah dan Cabang pengaturan perwasitannya dilakukan oleh seksi perwasitan Pengda/Pengcab.
27.6. Penilaian prestasi wasit dan juri nasional dilakukan oleh Dewan Wasit.
27.7. Masa bakti Dewan Wasit sama dengan masa bakti PB. FORKI yaitu empat tahun.
27.8. Tata cara pengangkatan dan tugas-tugas Dewan Wasit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
28.1. Pertandingan-pertandingan karate dalam wadah FORKI baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dan pertandingan lainnya yang direkomendasikan oleh Pengurus FORKI teknis dan pelaksanaannya mengikuti peraturan/sistim dari World Karate Federation (WKF).
28.2. Pemberian sangsi/tindakan disiplin terhadap Dewan wasit, Wasit dan Juri yang telah melakukan pelanggaran peraturan pertandingan/perwasitan, sumpah karate, serta kode etik perwasitan baik dalam menjalankan tugas maupun tidak, akan dilakukan oleh PB. FORKI setelah mendapat persetujuan/masukan dari MLP dan atas dasar laporan dari Dewan Wasit.
28.3. Pemberian sangsi/tindakan disiplin terhadap atlet yang melakukan pelanggaran baik dalam pertandingan maupun yang bertalian dengan tanggung jawab organisasi dalam lingkungan FORKI, serta sumpah karate dilakukan oleh PB. FORKI dengan mempertimbangkan saran dari MLP.
29.1. Struktur MLP hanya terdiri dari para Ketua Dewan Guru atau anggota Dewan Guru perguruan karate anggota FORKI yang ditunjuk dan diberi mandat oleh perguruan bersangkutan.
29.2. MLP bertugas melaksanakan:
a. Memantau dan mengikuti perkembangan perkaratean khususnya di bidang mutu dan teknik baik di dalam maupun di luar negeri dan selanjutnya hasilnya disumbangkan pada PB. FORKI untuk ditindaklanjuti.
b. Memberikan saran pada PB. FORKI dalam melakukan pemberian tindakan disiplin/sangsi yang bertalian dengan pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran terhadap etika perkaratean, sumpah karate serta tindakan-tindakan lainnya yang merugikan dan mencemarkan nama baik FORKI atau perkaratean nasional terhadap: Pengurus FORKI, Dewan Wasit, Wasit dan Juri serta Pelatih dan Atlet.
c. MLP bertugas memberikan masukan hal teknis perkaratean kepada PB. FORKI melalui Ketua Umum.
29.3. Pengurus Harian MLP dibentuk dalam sidang MLP bersamaan dengan pelaksanaan kongres FORKI dan disahkan oleh Ketua Umum PB. FORKI.
29.4. Pengurus Harian MLP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
31.1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI ditetapkan oleh kongres dan perobahannyapun hanya boleh dilakukan oleh kongres.
31.2. Perobahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dilakukan di dalam kongres dan disetujui oleh + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah peserta kongres.
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
Anggaran Dasar ini dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari kongres FORKI dan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum PB. FORKI.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 April 2001

PIMPINAN SIDANG:

K e t u a: DR. H. Rahmat Shah (Pengda FORKI Sumut).
Wakil Ketua: Drs. Lilik Mulyono,SH,.MM.(Pengda FORKI Kaltim)
Wakil Ketua: Yos Soeharto,SH,.MM (Pengda FORKI Jatim).
Wakil Ketua: H.M. Ramli, SH (PB. AMURA).
Sekretaris: Ir. Effendi Hutahean, MM (PB. Shi Roi Te)
Lambang FORKI:
1.1. Lambang FORKI bentuknya sebagaimana dirinci dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
1.2. Arti lambang FORKI adalah:
a. Bentuk segilima melambangkan olahraga karate yang dibina di dalam FORKI berdiri atas dasar semangat revolusi 17 Agustus 1945 dan berazaskan Pancasila dan sumpah karate.
b. Tujuh buah lingkaran merah melambangkan olahraga karate dan sapta prasetia FORKI.
c. Gambar K berwarna hitam menggambarkan seorang karate yang siap sedia.
1.3. Arti warna lambang:
a. Warna kuning : melambangkan keagungan.
b. Warna hitam : melambangkan keteguhan tekad.
c. Warna merah : melambangkan keberanian.
D. Warna putih : melambangkan kesucian.
1.4. Lambang FORKI wajib dipasang/dipajang dalam tempat dimana berlangsungnya kegiatan/acara yang diselenggarakan oleh FORKI dan perguruan karate anggota FORKI atau kegiatan lainnya yang melibatkan FORKI, baik dari tingkat pusat sampai daerah/cabang.
Mars FORKI:
3.1. Lagu wajib FORKI adalah MARS FORKI yang diciptakan oleh Ny. Ella Siswanto.
3.2. Syair lagu :Mars FORKI sebagaimana dimuat dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
3.3. Lagu Mars FORKI wajib dikumandangkan/diperdengarkan dalam setiap kegiatan FORKI atau perguruan karate anggota FORKI atau kegiatan yang melibatkan FORKI, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah/cabang.
Untuk melaksanakan tujuan dan usaha sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar Bab III Pasal 6 dan 7, maka diadakan usaha-usaha sebagai berikut:

4.1. Menyebarkan benih-benih serta mengihtiarkan tumbuhnya perasaan persaudaraan dan persatuan di dalam pergaulan hidup sehari-hari, dengan jalan menanamkan nilai-nilai etika karate-do dan mengadakan pertandingan-pertandingan serta kompetisi yang teratur menurut peraturan dan permainan yang tegas dan jelas.
4.2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik FORKI dalam ucapan maupun tindakan.
4.3. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan baik diantara sesama perguruan karate di tanah air dan juga di luar negeri terutama dengan jalan mengadakan pertandingan-pertandingan karate dan atau seminar-seminar menyangkut olahraga karate.
Keanggotaan:
5.1. Anggota FORKI berjumlah 25 (dua puluh lima) organisasi perguruan karate-do yang bersifat nasional. Nama perguruan tersebut beserta lambangnya sebagai mana termuat dalam lampiran IV a dan b yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
5.2. FORKI tidak lagi menerima penambahan keanggotaan organisasi perguruan karate-do yang baru.
5.3. Bila ada perguruan karate-do di luar anggota FORKI yang kedudukan dan pusatnya berada di Indonesia bermohon untuk menjadi anggota FORKI, maka perguruan tersebut bisa melakukannya dengan bergabung pada perguruan karate-do yang telah menjadi anggota FORKI berdasarkan/sesuai dengan kedekatan alirannya dan harus menanggalkan identitas perguruannya.
Gugurnya keanggotaan:
6.1. Gugurnya keanggotaan organisasi karate-do dari FORKI terjadi apabila:
a. Organisasi perguruan karate-do tersebut membubarkan diri.
b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
c. Mengundurkan diri dari keanggotaan FORKI.
d. Dibubarkan oleh pemerintah karena organisasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara (UUD 1945) yang telah mengganggu dan mencemarkan nama baik bangsa dan negara.
6.2. Anggota FORKI yang membubarkan dan mengundurkan diri harus dilaporkan pada PB. FORKI dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri/laporan pembubaran diri, dan melampirkan keputusan Kongres/Munas organisasi perguruan karate-do yang bersangkutan.
6.3. Anggota FORKI yang membubarkan diri dan mengundurkan diri dari keanggotaan FORKI tidak dapat diterima kembali menjadi anggota FORKI.
Pergantian nama perguruan karate-do anggota FORKI:
8.1. Pergantian nama perguruan karate-do anggota FORKI harus dilakukan dan disetjui melalui Kongres/Munas perguruan tersebut.
8.2. Perguruan yang merencanakan perobahan nama dalam Kongres/Munas harus menghadirkan PB. FORKI.
8.3. Perguruan yang telah merubah nama otomatis nama perguruan tersebut dicoret dari daftar anggota FORKI dan FORKI akan menggantikannya dengan nama baru sesuai dengan usulan perguruan tersebut.
8.4. Apabila ada kelompok yang akan menghidupkan kembali nama perguruan yang telah diganti tersebut maka perguruan tersebut tidak akan diterima sebagai anggota FORKI.
8.5. Pergantian nama perguruan anggota FORKI harus diumumkan dalam Kongres/Rakernas FORKI.
Perpindahan perguruan:
9.1. Karateka yang akan pindah keperguruan lain, wajib membawa izin tertulis dari perguruan asal karateka yang bersangkutan, sebagai wujud dari saling menghormati antar sesama perguruan karate-do.
9.2. Karateka yang pindah keperguruan yang lain yang tidak mendapat izin dari perguruan lama tidak dapat/belum berhak mewakili perguruan karate tersebut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan FORKI dengan jangka waktu selama dua tahun.
9.3. Yang dimaksud dengan karateka adalah atlet, pelatih dan wasit/juri.
Hak anggota FORKI:
10.1. Mengikuti kegiatan-kegiatan FORKI seperti; Kongres, Musyawarah, Rapat Kerja, pertandingan-pertandingan karate yang dilaksanakan oleh dan atas nama FORKI.
10.2. Menggunakan fasilitas dan sarana FORKI sesuaim dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus FORKI.
10.3. Mengusulkan anggota perguruannya untuk dipilih menjadi Pengurus FORKI.
Kewajiban anggota FORKI:
11.1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
11.2. Mengikuti Kongres, Musyawarah, Rapat Kerja dan pertandingan yang dilaksanakan oleh FORKI.
11.3. Melaporkan kegiatan-kegiatan perguruan pada Pengurus FORKI (Kegiatan organisasi dan pembinaan).
11.4. Menggunakan bendera, lambang dan lagu Mars FORKI.
11.5. Membayar iuran anggota.
11.6. Melaporkan susunan Pengurus Perguruan kepada PB. FORKI.
Pengurus Daerah (PENGDA):
13.1. Struktur Organisasi Pengurus Daerah FORKI diberikan keluasan kepada daerah yang bersangkutan untuk mengatur diri sendiri dengan tidak mengabaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
13.2. Pengurus Daerah FORKI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB. FORKI setelah melalui pengajuan permohonan pengesahan yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum FORKI daerah terpilih dan mendapat rekomendasi dari KONIDA setempat.
13.3. Apabila masa bakti PENGDA FORKI telah berakhir dan belum juga membentuk kepengurusan yang baru melalui MUSDA, maka PENGDA FORKI yang ada diberikan kesempatan enam bulan untuk mempersiapkan dan melaksanakan MUSDA sekaligus membentuk PENGDA FORKI baru.
13.4. Apabila jangka waktu sesuai dengan pasal 13.3. belum juga dilaksanakan maka PB. FORKI atas kewenangannya dapat menunjuk/membentuk PENGDA FORKI sementara yang nantinya akan bertugas mempersiapkan dan melaksanakan MUSDA untuk membentuk Pengurus Daerah yang baru.
13.5. Dalam keadaan khusus PB. FORKI atas kewenangannya dapat membentuk Pengurus Daerah Sementara.
Pengurus Cabang (PENGCAB):
14.1. Struktur Organisasi Pengurus Cabang FORKI diberikan keluasan kepada Cabang FORKI yang bersangkutan untuk mengatur diri sendiri dengan tidak mengabaikan Anngaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
14.2. Pengurus Cabang FORKI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum Pengda FORKI setelah melalui pengajuan permohonan pengesahan yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum FORKI cabang terpilih dan mendapat rekomendasi dari KONIDA Kabupaten/Kodya Cabang setempat.
14.3. Apabila masa bakti Pengurus Cabang telah berakhir dan belum juga terbentuk pengurus yang baru melalui MUSCAB, maka Pengurus Cabang yang ada diberikan kesempatan selama enam bulan untuk mempersiapkan dan melaksanakan MUSCAB untuk membentuk Pengurus Cabang yang baru.
14.4. Apabila jangka waktu sesuai dengan pasal 14.3. belum juga dilaksanakan maka PENGA FORKI atas kewenangannya dapat menunjuk/membentuk Pengurus Cabang FORKI sementara, yang nantinya akan bertugas mempersiapkan dan melaksanakan MUSCAB untuk membentuk Pengurus Cabang yang baru, dan Pengurus Sementara diberikan kesempatan untuk melaksanakannya paling lama tiga bulan..
13.6. Dalam keadaan khusus Pengurus Daerah atas kewenangannya dapat membentuk Pengurus Cabang FORKI Sementara.
Peserta Kongres dan Pelaksanaan Kongres:
15.1. Peserta Kongres FORKI adalah:
a. Perguruan karate anggota FORKI, yang masing-masing perguruan diwakili oleh tiga orang yaitu Ketua Umum PB/PP. Perguruan atau anggota pengurus yang mendapat mandat dari Ketua Umum Perguruan tersebut dan dua lagi anggota pengurus lainnya.
b. FORKI daerah yang masing-masing daerah diwakili oleh dua orang yaitu Ketua Umum Pengda FORKI atau pengurus Pengda FORKI yang mendapat mandat dari Ketua Umum Pengda FORKI tersebut, dan seorang lagi anggota pengurus lainnya.
15.2. Utusan Perguruan dan Pengda FORKI Peserta Kongres harus mendapat mandat tertulis dari Ketua Umum perguruan/Pengda pengutus.
15.3. Kongres dianggap sah dan bisa dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota (perguruan karate) dan Pengda FORKI.
15.4. Apabila dalam pelaksanaan kongres jumlah peserta tidak bisa mencapai korum, maka Kongres ditunda paling lama satu jam untuk menunggu sampai korum bisa tercapai.
15.5. Apabila pasal 14.4. telah ditempuh dan belum juga tercapai korum, maka kongres dapat dilaksanakan, dan dianggap sah serta bisa mengambil keputusan menyangkut hal-hal yang dibicarakan dalam kongres.
15.6. Kongres dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.7. Pelaksanaan kongres harus mendapat rekomendasi dari KONI Pusat.
15.8. Jika sampai pelaksanaan kongres sudah waktunya tapi belum juga dilaksanakan maka Pengurus Besar FORKI diberi kesempatan paling lambat enam bulan untuk melaksanakan kongres.
15.9. Apabila pasal 15.7. tidak juga dilaksanakan, maka kongres akan dilaksanakan oleh Presidium FORKI, yang beranggotakan wakil-wakil perguruan karate dan harus dibentu/ditunjuk oleh Ketua Umum PB. FORKI dengan Surat keputusan dan harus melaksanakan kongres paling lama tiga bulan setelah diangkat.
15.10. Undangan/pemberitahuan pelaksana kongres beserta materi-materi kongres sudah harus diterima oleh anggota FORKI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kongres.
15.11. Mekanisme serta hak dan kewajiban peserta kongres diatur dalam peraturan tata tertib kongres yang disahkan dalam pleno kongres.
Kongres Luar Biasa
16.1. Kongres luar biasa dapat dilaksanaka apabila dianggab perlu oleh Pengurus Besar FORKI.
16.2. Pengurus Besar FORKI diwajibkan melaksanakan kongres luar biasa apabila ada permintaan tertulis dari anggota FORKI dan Pengda FORKI dan minimal diminta oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan Pengda FORKI, serta dalam surat tersebut harus dijelaskan maksud dari permintaan pelaksanaan kongres luar biasa.
Musyawarah Daerah (MUSDA) dan peserta:
17.1. Peserta Musyawarah Daerah adalah:
a. Perguruan karate anggota FORKI daerah setempat yang masing-masing perguruan diwakili oleh dua orang pengurus yaitu Ketua Umum atau anggota pengurus yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengda Perguruan tersebut dan seorang lagi anggota pengurus lainnya. b. Pengurus FORKI Cabang daerah setempat yang masing-masing Cabang diwakili oleh dua orang uaitu Ketua Umum atau anggota pengurus yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengcab FORKI tersebut dan seorang lagi anggota pengurus lainnya.
17.2. Utusan dari Perguruan dan FORKI Cabang peserta MUSDA harus mendapat mandat tertulis dari Ketua Umum Perguruan/FORKI cabang pengutus.
17.3. MUSDA dianggap sah apabila dihadiri oleh + 1 (setengah ditambah satu) dari anggota FORKI daerah.
17.4. Apabila dalam pelaksanaan MUSDA jumlah peserta tidak bisa mencapai korum, maka MUSDA ditunda paling lama satu jam untuk menunggu sampai korum bisa tercapai.
17.5. Apabila setelah diadakan penundaan dan peserta belum juga mencapai korum, maka MUSDA dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah serta bisa mengambil keputusan mengenai semua hal yang dibicarakan dalam MUSDA.
17.6. MUSDA dapat dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Propinsi/daerah yang bersangkutan.
17.7. Pelaksanaan MUSDA harus mendapat rekomendasi dari KONIDA daerah yang bersangkutan.
17.8. Jika sampai pelaksanaan MUSDA sudah waktunya tapi belum juga dilaksankan maka Pengurus Daerah FORKI diberikan kesempatan paling lambat enam bulan untuk melaksanakan MUSDA.
17.9. Apabila pasal 17.8. tidak juga dilaksanakan, maka MUSDA akan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah Sementara yang dibentuk oleh PB. FORKI sesuai pasal 13.4. ART.
17.10. Undangan/pemberitahuan pelaksanaan MUSDA beserta materi-materi kongres sudah harus diterima oleh anggota FORKI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan MUSDA.
17.11. Mekanisme serta hak dan kewajiban peserta MUSDA diatur dalam peraturan tata tertib MUSDA yang disahkan dalam rapat pleno MUSDA.
Musyawarah Daearh (MUSDA) Luar Biasa;
18.1. MUSDA Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila dianggap oleh Pengurus Daerah FORKI.
18.2. Pengurus Daerah FORKI diwajibkan melaksanakan MUSDA Luar Biasa apabila ada permintaan tertulis dari anggota FORKI Daerah dan PENGCAB FORKI dan minimal dimintakan oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan PENGCAB FORKI, serta dalam surat tersebut harus dijelaskan maksud dari permintaan pelaksanaan MUSDA Luar Biasa.
Musyawarah Cabang (MUSCAB) dan Peserta;
19.1. Peserta MUSCAB adalah para Ketua Umum Pengurus Cabang atau anggota pengurus perguruan tersebut dan mendapat mandat dari Ketua Umum Perguruan, dan jumlah peserta tiap perguruan diatur oleh Pengurus Cabang FORKI
19.2. Pelaksanaan MUSCAB dianggap sah apabila dihadiri oleh + 1 (setengah ditambah satu) dari anggota FORKI Cabang.
19.3. Apabila dalam pelaksanaan MUSCAB jumlah peserta tidak bisa mencapai qourum, maka MUSCAB ditunda paling lama satu jam untuk menunggu sampai qourum bisa tercapai.
19.4. Apabila setelah diadakan penundaan dan peserta belum juga mencapai qourum, maka MUSCAB dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah serta bisa mengambil keputusan mengenai semua hal yang dibicarakan dalam MUSCAB.
19.5. MUSCAB dapat dilaksanakan di seluruh wilayah hukum daerah Kabupaten/Kota Madya daerah yang bersangkutan.
19.6. Pelaksanaan MUSCAB harus mendapat rekomendasi dari KONIDA daerah stempat.
19.7. Jika sampai pelaksanaan MUSCAB sudah waktunya tapi belum juga dilaksankan maka Pengurus Cabang FORKI diberikan kesempatan paling lambat tiga bulan untuk melaksanakan MUSCAB.
19.8. Apabila pasal 19.7. tidak juga dilaksanakan, maka MUSCAB akan dilaksanakan oleh Pengurus Cabang Sementara yang dibentuk oleh Pengda FORKI sesuai pasal 14.4. ART.
19.9. Undangan/pemberitahuan pelaksanaan MUSCAB beserta materi-materi kongres sudah harus diterima oleh anggota FORKI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan MUSCAB.
Musyawarah Cabang (MUSCAB) Luar Biasa;
20.1. MUSCAB Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila dianggap oleh Pengurus Cabang FORKI.
20.2. Pengurus Cabang diwajibkan melaksanakan MUSCAB Luar Biasa apabila ada permintaan tertulis dari anggota FORKI (Perguruan karate-Do)dan minimal dimintakan oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota serta dalam surat tersebut harus dijelaskan maksud dari permintaan pelaksanaan MUSCAB Luar Biasa.
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS):
21.1. RAKERNAS dihadiri oleh Pengurus Perguruan Karate-Do anggota FORKI dan Pengda FORKI.
21.2. RAKERNAS dapat dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.
21.3. RAKERNAS bisa dilaksanakan dan dianggap sah bila dihadiri oleh minimal +1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota perguruan Karate-Do anggota FORKI dan Pengda FORKI.
21.4. RAKERNAS dapat mengangkat/memilih Ketua Umum PB. FORKI untuk pergantian antar waktu apabila Ketua Umum PB. FORKI berhalangan tetap, mengundurkan diri atau mangkat.
21.5. Pemberitahuan dan materi RAKRENAS sudah harus diterima oleh anggota/peserta paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RAKERNAS berlangsung.
21.6. Tata cara pelaksanaan RAKERNAS serta hak dan kewajiban peserta diatur dalam tata terib RAKERNAS dan disahkan dalam rapat pleno.
Rapat Kerja Daerah (RAKERDA):
22.1. RAKERDA dihadiri oleh Pengurus Perguruan Karate-Do anggota FORKI dan PENGCAB FORKI.
22.2. RAKERDA dapat dilaksanakan diseluruh wilayah daerah Tingkat I/Propinsi yang bersangkutan.
22.3. RAKERDA bisa dilaksanakan dan dianggap sah bila dihadiri oleh minimal +1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota perguruan Karate-Do anggota FORKI dan PENGCAB FORKI.
22.4. RAKERDA dapat mengangkat/memilih Ketua Umum PENGDA FORKI untuk pergantian antar waktu apabila Ketua Umum PENGDA FORKI berhalangan tetap, mengundurkan diri atau mangkat.
22.5. Pemberitahuan dan materi RAKREDA sudah harus diterima oleh anggota/peserta paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RAKERDA berlangsung.
22.6. Tata cara pelaksanaan RAKERDA serta hak dan kewajiban peserta diatur dalam tata tertib RAKERDA dan disahkan dalam rapat pleno.
Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB);
23.1. RAKERCAB dihadiri oleh Pengurus Perguruan Karate-Do anggota FORKI Cabang yang bersangkutan.
23.2. RAKERCAB dapat dilaksanakan diseluruh wilayah daerah Kabupaten/Kodya yang bersangkutan.
23.3. RAKERCAB bisa dilaksanakan dan dianggap sah bila dihadiri oleh minimal +1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota perguruan Karate-Do pada Cabang yang bersangkutan.
23.4. RAKERCAB dapat mengangkat/memilih Ketua Umum PENGCAB FORKI untuk pergantian antar waktu apabila Ketua Umum PENGCAB FORKI berhalangan tetap, mengundurkan diri atau mangkat.
23.5. Pemberitahuan dan materi RAKRECAB sudah harus diterima oleh anggota/peserta paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RAKERCAB berlangsung.
23.6. Tata cara pelaksanaan RAKERCAB serta hak dan kewajiban peserta diatur dalam tata terib RAKERCAB dan disahkan dalam rapat pleno.
24.4. Hasil keputusan rapat/notulen rapat harus disebarkan kepada semua pengurus setelah ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat (Ketua Umum atau yang ditunjuk untuk memimpin rapat).
25.1. Semua perguruan karate anggota FORKI berkewajiban membayar iuran pada Pengurus Besar FORKI yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.
25.2. Besarnya uang iuran dapat ditinjau kembali atas persetujuan kongres FORKI.
25.3. Dana yang didapat dengan menggunakan nama FORKI hanya diperuntukkan bagi kegiatan FORKI.
25.4. Pengurus FORKI dalam pengamanan keuangannya dapat membuka rekening dalam salah satu Bank dengan atas nama FORKI dan pengeluarannya harus ditanda tangani oleh minimal dua orang Pengurus (Ketua Umum dan Bendahara FORKI atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum PB. FORKI).
25.5. Pengurus daerah dan Cabang FORKI tidak berkewajiban menyerahkan iuran anggotanya pada pengurus atasannya melainkan dana tersebut digunakan untuk keperluan pembinaan organisasi di daerah/cabang.
25.6. Tata cara penyetoran uang iuran anggota diatur berdasarkan Surat keputusan Pengurus FORKI.
25.7. Laporan Keuangan disampaikan pada rapat pengurus FORKI minimal satu kali dalam satu tahun.
26.2. Badan Pengawas keuangan FORKI wajib memeriksa/mengaudit segala keuangan FORKI sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
26.3. Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan harus dilaporkan oleh Ketuanya kepada Rapat Pleno Pengurus FORKI, dan diakhir masa kepengurusan dilaporkan pada Kongres/MUSDA/MUSCAB.
26.4. Apabila dianggap perlu keuangan FORKI dapat diaudit oleh Akuntan Publik sebagai pembanding dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan.
26.5. Badan Pengawas Keuangan bertanggung jawab langsung pada Ketua Umum Pengurus FORKI.
Dewan Wasit:
28.1. Dewan Wasit FORKI beranggotakan maksimal tujuh orang minimal lima orang.
28.2. Anggota Dewan Wasit tidak boleh dirangkap oleh anggota PB. FORKI.
28.3. Keanggotaan Dewan Wasit harus menggambarkan adanya perimbangan antara aliran-aliran yang ada dalam keanggotaan FORKI.
28.4. Tugas dari Dewan Wasit meliputi:
a. Menatar Wasit dan Juri FORKI.
b. Memimpin dan mengawasi jalannya pertandingan.
c. Menunjuk wasit juri yang akan memimpin dalam pertandingan.
d. Menentukan kwalifikasi wasit/juri.
e. Mengusulkan pada PB. FORKI Wasit-wasit yang bisa mengikuti penataran wasit tingkat internasional.
28.5. Syarat anggota Dewan Wasit:
a. Usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun.
b. Sehat jasmani dan rohani.
c. Minimal tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat.
d. Mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin.
e. Minimal penyandang tingkat/DAN IV karate.
f. Telah menjadi wasit nasional FORKI mionimal lima tahun.
g. Berpengalaman menjadi wasit/juri internasional (wasit nasional plus).
h. Terdaftar sebagai anggota resmi dari perguruan karate anggota FORKI dan tidak dalam masa tindakan disiplin oleh perguruan yang bersangkutan.
i. Menguasai bahasa Inggris.
28.6. Ketua Dewan Wasit hanya bisa dijabat oleh orang yang sama paling lama dua kali masa jabatan/periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.
28.7. Pelaksanaan tindakan disiplin kepada sesama anggota Dewan Wasit, wasit dan juri akibat kesalahan/kelalayannya akan dilakukan oleh PB. FORKI setelah mendapat laporan dari Dewan Wasit serta pertimbangan dari MLP.
28.8. Dewan Wasit bertanggung jawab pada Ketua Umum PB. FORKI.
28.9. Dewan Wasit tidak diperkenankan menerima uang pendaftaran peserta penataran wasit/juri dan atau menentukan besarnya uang pendaftaran dan honor dalam bertugas.
P e l a t i h:
29.1. Penentuan pelatih karate tingkat nasional FORKI dilakukan oleh PB. FORKI.
29.2. Syarat-syarat pengangkatan pelatih nasional:
a. Usia minimal 30 (tiga puluh) tahun.
b. Tingkat DAN IV (pelatih nasional).
c. Telah memiliki sertifikat pelatih dari PB. FORKI, KONI Pusat dan KONIDA.
d. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
e. Pernah menjadi pelatih daerah (Pengda FORKI) dan atau pelatih nasional perguruan minimal tiga tahun.
f. Terdaftar sebagai anggota resmi dari perguruan karate anggota FORKI dan tidak dalam masa tindakan disiplin oleh perguruan yang bersangkutan.
g. Mempunyai kemampuan dalam memimpin.
h. Mendapat rekomendasi dari perguruan.
29.3. Pengangkatan pelatih daerah/cabang diatur sendiri oleh daerah/cabang yang bersangkutan.
A t l e t:
30.1. Atlet yang berhak dibina oleh FORKI adalah mereka yang terdaftar dalam perguruan karate-do anggota FORKI, dan tidak dalam masa tindakan disiplin oleh perguruian yang bersangkutan.
30.2. Atlet yang sedang dalam pembinaan FORKI untuk kegiatan menghadapi even-even internasional tidak diperkenankan ditarik oleh perguruan yang bersangkutan untuk kegiatan perguruan tersebut kecuali seizin PB. FORKI dan pengurus FORKI berhak menolak permintaan tersebut jika mengganggu program yang ditentukan pengurus FORKI.
30.3. Pemilihan atlet yang akan dibina oleh FORKI untuk kegiatan berskala lebih tinggi dilakukan oleh pengurus FORKI setelah melihat kemampuan dan prestasi atlet tersebut.
30.4. Pengambilan tindakan disiplin bagi atlet yang melakukan hal-hal/pelanggaran yang mencemarkan nama baik FORKI atau melanggar peraturan organisasi FORKI dan sumpah karate dilakukan oleh pengurus FORKI setelah mendapat masukan dari MLP.
Perubahan/pengecualian Anggaran Rumah Tangga.
31.1. Perubahan dan pengecualian terhadap Anggaran Rumah Tangga FORKI hanya dapat dilaksanakan dan seizin kongres FORKI.
31.2. Perubahan dan pengecualian Anggaran Rumah Tangga FORKI harus disetuji oleh 2/3 (dua pertiga) dari peserta kongres.
Peraturan/Keputusan.
32.1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FORKI akan diatur melalui Keputusan Pengurus Besar FORKI.
32.2. Peraturan/Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.1. tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
33.1. Setiap anggota FORKI dan pengurus wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga FORKI.
33.2. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Pengurus Besar FORKI akan mengadakan pendataan dan verifikasi terhadap status keanggotaan dari setiap anggota FORKI dan akan dilakukan setiap dua tahun sekali.
33.3. Berdasarkan hasil temuan sesuai pasal 33.2. di atas Pengurus Besar FORKI dapat melakukan tindakan mengenai status keanggotaan dan melaporkan saat Rakernas atau Kongres.




Lampiran : I.
Anggaran Rumah Tangga
Lambang FORKI
Bentuk : Segi lima, dengan garis atas dan garis bawah membentuk
sudut.

Arti : * Segi lima melambangkan olahraga karate yang dibina
Oleh FORKI, berdiri atas dasar semangat revolusi
17 Agustus 1945, berazaskan Pancasila dan Sumpah
Karate.
* Tujuh buah lingkaran berwarna merah, melambangkan keolahragaan karate dan sapta Prasetya FORKI.

Warna : Dasar kuning dengan kombinasi hitam di atas, dengan tulisan
FORKI berwarna putih dan huruf K berwarna hitam, serta
warna merah pada tujuh buah lingkaran yang terletak di bawah
gambar di bawah huruf K.

Arti : * Warna kuning melambangkan keagungan
Warna hitam melambangkan keteguhan tekad
Warna merah melambangkan keberanian
Warna putih melambangkan kesucian
* Gambar huruf K berwarna hitam menggambarkan
seorang karateka yang sedang siap sedia.








Lampiran : II.
Anggaran Rumnah Tangga
Bendera FORKI
Lampiran : III
Anggaran Rumah Tangga
Lampiran : IV a.
Anggaran Rumah Tangga
Nama-nama Perguruan Anggota FORKI












Lampiran : IV b.
Anggaran Rumah Tangga
Lambang Perguruan Anggota FORKI